Pemerintah Indonesia terus membuka pintu kerja sama internasional demi memperkuat ketahanan energi nasional. Kali ini, hubungan strategis dengan Federasi Rusia kembali diperkuat melalui Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik yang berlangsung di Kazan, Rusia.
Dalam forum bilateral tersebut, sektor energi dan sumber daya mineral menjadi salah satu topik utama yang dibahas kedua negara. Pemerintah Indonesia menilai kolaborasi internasional sangat penting untuk mendukung kebutuhan energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot turut mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan yang dipimpin bersama First Deputy Prime Minister Federasi Rusia Denis Manturov.
Pertemuan ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat hubungan bilateral, khususnya di bidang energi, investasi, teknologi, dan sumber daya mineral.
Dalam pertemuan terbatas antar pimpinan sidang, Yuliot memaparkan sejumlah perkembangan kerja sama energi antara Indonesia dan Rusia. Mulai dari rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, hingga kerja sama pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai.
Tak hanya itu, pada sesi pleno Sidang Komisi Bersama, Indonesia juga menyoroti pentingnya penguatan investasi dan transfer teknologi energi dari Rusia guna mendukung ketahanan energi nasional.
“Kerja sama di sektor energi dengan Rusia telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi, kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil,” ujar Yuliot di Kazan, Rusia, Selasa (12/5) waktu setempat.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan prioritas nasional pemerintah dalam memperkuat pasokan energi, baik untuk kebutuhan bahan bakar minyak maupun listrik nasional.
Indonesia sendiri saat ini tengah mempercepat agenda transisi energi melalui penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit mencapai 70 gigawatt (GW). Menariknya, sekitar 40 GW atau 62 persen di antaranya ditargetkan berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
Tak hanya energi hijau, pemerintah juga mulai serius menyiapkan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) skala kecil sebagai bagian dari diversifikasi energi nasional.
“Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, ditargetkan pembangunan dua unit dengan total kapasitas 500 MW,” jelas Yuliot.
Rangkaian pertemuan SKB ke-14 RI-Rusia menghasilkan dokumen Agreed Minutes yang memuat sejumlah kesepakatan tindak lanjut kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral.
Beberapa peluang kerja sama yang dibahas meliputi minyak dan gas bumi, LNG dan LPG, energi baru terbarukan, pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, hilirisasi mineral, metalurgi, hingga standardisasi industri migas dan energi.
Pemerintah menilai forum ini menjadi bagian penting dari diplomasi energi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mempercepat hilirisasi industri, sekaligus membuka peluang investasi dan teknologi baru di sektor strategis.
Di tengah dinamika geopolitik global dan kebutuhan energi yang terus meningkat, Indonesia tampaknya mulai bergerak lebih agresif membangun kemitraan energi lintas negara demi menjaga stabilitas pasokan energi di masa depan.
