Kepastian kuota produksi batu bara Indonesia untuk 2027 masih menjadi perhatian pelaku industri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan mengevaluasi pengajuan kuota produksi dari perusahaan tambang agar sesuai dengan kebutuhan.
Ketidakpastian tersebut turut menjadi perhatian penambang karena berpotensi memengaruhi kemampuan perusahaan memenuhi kontrak penjualan, khususnya untuk pasar ekspor.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pengajuan kuota produksi yang disampaikan penambang dalam RKAB 2027 tergolong tinggi.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi sebelum menetapkan besaran kuota yang akan disetujui.
“Ya bukan, kalau misalnya kita mengikuti kemauan [penambang], terlalu tinggi sekali. Jadi, kita kemungkinan akan evaluasi terkait dengan kebutuhan yang pas di angka berapa,” kata Tri saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (6/11/2026).
Tri juga mengungkapkan kuota produksi batu bara dalam RKAB 2026 hasil revisi berada di kisaran 700 juta metrik ton (mt).
“Ya 700 [juta mt] lebih sedikit lah [kuota produksi batu bara RKAB 2026 hasil revisi],” tuturnya.
Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan kuota produksi batu bara 2027 lebih rendah dibandingkan angka tersebut, Tri belum memberikan kepastian.
Sebagai informasi, pengajuan RKAB 2027 telah dibuka sejak 1 Oktober 2026. Perusahaan tambang memiliki waktu untuk menyampaikan dokumen pengajuan kepada Kementerian ESDM paling lambat 15 November 2026.
Sementara itu, pemerintah memperkirakan produksi batu bara Indonesia dapat mencapai 720 juta mt hingga akhir 2026.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kuota produksi batu bara dalam RKAB 2026 pada awal tahun yang sebelumnya ditetapkan sekitar 600 juta mt.
Ketidakpastian Kuota Berdampak ke Kontrak Ekspor
Belum jelasnya kuota produksi 2027 mulai berdampak terhadap strategi perdagangan perusahaan tambang Indonesia.
Sebelumnya, sejumlah pembeli batu bara asal China dilaporkan menolak permintaan perubahan kontrak pasokan dari penambang Indonesia untuk periode 2027.
Mengutip Bloomberg, penambang Indonesia berupaya memasukkan klausul pengecualian yang membebaskan kewajiban pengiriman apabila pemerintah memangkas kuota produksi atau menunda persetujuan ekspor.
Namun, pembeli China enggan menerima usulan tersebut karena menilai perubahan kebijakan Indonesia sebelumnya telah mengganggu kelancaran pengiriman.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menilai ketidakpastian RKAB dan persetujuan ekspor dapat mengurangi daya saing batu bara Indonesia.
Menurutnya, pembeli internasional memiliki alternatif pemasok sehingga ketidakpastian pasokan berpotensi membuat Indonesia kehilangan keunggulan sebagai pemasok yang dapat diandalkan.
Bisman pun menyarankan penambang mengubah strategi kontrak dengan membuat ketentuan volume dan jadwal pengiriman yang lebih fleksibel.
Selain itu, perusahaan perlu mempertimbangkan klausul change in law dan force majeure serta mengombinasikan kontrak jangka panjang dengan penjualan spot.
Dengan demikian, penetapan kuota produksi batu bara 2027 tidak hanya menjadi persoalan target produksi nasional, tetapi juga berkaitan dengan kepastian pasokan, kepercayaan pembeli, dan daya saing ekspor batu bara Indonesia di pasar internasional.
