Ketidakpastian kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 membuat perusahaan tambang Indonesia perlu mengantisipasi risiko kontrak ekspor.
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) menilai penambang perlu mengubah strategi kontrak agar tidak terjebak kewajiban pengiriman ketika pemerintah melakukan penyesuaian kuota produksi atau persetujuan ekspor.
Direktur Eksekutif Pushep Bisman Bakhtiar mengatakan, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membuat kontrak dengan ketentuan volume pengiriman yang lebih fleksibel.
“Langkah antisipasinya, penambang perlu mengubah strategi kontrak. Misalnya, dengan kontrak yang lebih fleksibel volume pengirimannya; termasuk juga penyesuaian jadwal. Perlu juga klausul change in law dan force majeure,” ujar Bisman.
Menurutnya, perusahaan juga perlu mempertimbangkan kombinasi kontrak jangka panjang dan penjualan spot untuk mengurangi risiko bisnis.
“Perusahaan juga bisa tetap menggunakan kontrak jangka panjang, tetapi juga perlu didukung penjualan spot,” lanjutnya.
Rekomendasi tersebut muncul setelah sejumlah pembeli batu bara asal China dilaporkan menolak permintaan pengecualian atau waiver kontrak pasokan batu bara Indonesia untuk periode 2027.
Dalam usulan perubahan kontrak tersebut, penambang ingin memperoleh pembebasan kewajiban pengiriman apabila pemerintah memangkas kuota produksi atau menunda persetujuan ekspor.
Namun, pembeli China enggan menerima ketentuan tersebut karena khawatir terhadap kepastian pasokan. Perubahan kebijakan Indonesia pada tahun ini juga disebut telah menyebabkan gangguan pengiriman.
Bisman menilai penolakan tersebut menjadi sinyal bahwa daya saing perdagangan batu bara Indonesia sedang menghadapi tekanan.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata penolakan pembeli, melainkan ketidakpastian regulasi yang membuat penambang kesulitan menjamin volume pasokan.
Sementara itu, pembeli internasional memiliki alternatif pemasok dari negara lain.
Kontrak Fleksibel Jadi Antisipasi
Dalam kondisi tersebut, penyesuaian strategi kontrak dinilai penting agar perusahaan tambang dapat menjaga hubungan dagang sekaligus mengantisipasi perubahan kebijakan.
Penggunaan klausul change in law dapat memberikan pengaturan apabila terjadi perubahan peraturan yang berdampak terhadap kewajiban para pihak dalam kontrak.
Sementara itu, klausul force majeure dapat mengatur kondisi tertentu di luar kendali para pihak yang menghambat pelaksanaan kewajiban kontraktual, sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
Di sisi lain, fleksibilitas volume dan jadwal pengiriman dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan kewajiban pasokan dengan kuota produksi yang disetujui pemerintah.
Meski demikian, perubahan kontrak tetap membutuhkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
Dengan ketidakpastian RKAB 2027 yang masih berlangsung, Pushep menilai penambang perlu mulai menyiapkan strategi perdagangan yang lebih adaptif agar risiko wanprestasi dapat diminimalkan dan kepercayaan pembeli internasional tetap terjaga.
