Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terbaru. Kerja sama ini bertujuan untuk menyediakan dan mengolah data yang lebih akurat dan transparan, khususnya dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri ESDM, Arifin Bahlil, menegaskan pentingnya peran BPS sebagai penyaji data strategis yang menjadi rujukan bagi kepentingan bangsa dan negara. “Dengan senang hati hari ini kita tanda tangan MoU, tolong sajikan data yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya,” ujarnya saat acara penandatanganan.
Lebih dari sekadar data makro, Bahlil berharap BPS juga dapat membantu menghitung dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan satu data, khususnya di sektor energi seperti subsidi LPG 3 kg, listrik, dan BBM. “Kami terus intens melakukan rapat lanjutan dengan BPS terkait data subsidi agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa MoU ini bukan hanya seremoni administratif, melainkan langkah strategis untuk membangun sistem statistik nasional yang terpadu dan berkualitas. “Visi kami adalah menghasilkan statistik bermakna dan berdampak yang bisa jadi dasar kebijakan berbasis data,” jelas Amalia.
Kerja sama ini juga menjadi tonggak penting dalam membangun sistem data energi dan sumber daya mineral yang akurat dan berkesinambungan, sebagai fondasi pengambilan kebijakan nasional berbasis bukti (evidence-based policy).
Ruang lingkup MoU mencakup penyediaan data dan informasi yang mendukung tugas perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, serta penyajian pertukaran data antara Kementerian ESDM dan BPS. Dengan langkah ini, diharapkan data subsidi energi dapat lebih transparan, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
