
Pemerintah semakin agresif dalam memperkuat ketahanan energi nasional dengan meningkatkan kapasitas kilang minyak hingga 1 juta barel per hari. Langkah ini merupakan bagian dari percepatan hilirisasi dan akan diwujudkan melalui pembangunan kilang minyak jumbo di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kilang ini merupakan keputusan strategis hasil rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara.
“Kita akan bangun kilang minyak dengan kapasitas sekitar 1 juta barel di beberapa lokasi, termasuk Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua, agar terjadi pemerataan energi,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (10/3) malam.
Peningkatan kapasitas ini melonjak 100 persen dari rencana awal yang hanya 500 ribu barel per hari. Keputusan ini didorong oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan dan produksi minyak nasional, yang saat ini masih mengandalkan impor sebesar 1 juta barel per hari. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, pemerintah juga akan membangun terminal penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) dengan kapasitas yang sama.
Selain penguatan sektor minyak dan gas, pemerintah juga mendorong percepatan hilirisasi energi lain, seperti pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif LPG. Sumatera dan Kalimantan menjadi lokasi yang diprioritaskan untuk proyek ini, mengingat keduanya memiliki cadangan batubara yang besar sebagai bahan baku utama DME.
Di sektor mineral, hilirisasi juga terus diperkuat dengan pengolahan bauksit, nikel, dan timah, serta pengembangan solar panel berbasis pasir kuarsa sebagai bagian dari strategi pemanfaatan mineral kritis.
Pembangunan kilang, terminal BBM, dan DME ini merupakan bagian dari 26 sektor komoditas prioritas hilirisasi nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Selain meningkatkan ketahanan energi dan kemandirian industri, proyek ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.