Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) yang sudah berizin namun belum dioperasikan, sehingga potensi produksi migas nasional belum optimal. Hal ini disampaikan saat peresmian produksi perdana Lapangan Forel dan Terubuk di FPSO Marlin Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (16/5).
Bahlil menyebutkan, terdapat blok-blok migas di sekitar Natuna yang pemegang izinnya sudah lama tidak beroperasi, padahal potensi produksi bisa menambah sekitar 5.000 sampai 7.000 barel per hari.
“Kami laporkan kepada Bapak Presiden, ada banyak blok yang bisa kita kerjakan, tetapi pemegang izinnya sudah lama tidak beroperasi. Ini menghambat optimalisasi produksi nasional,” kata Bahlil.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Bahlil meminta izin dan arahan langsung dari Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas izin-izin mangkrak tersebut. Ia berharap blok yang tidak aktif dapat dialihkan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain yang lebih siap mengelola agar produksi migas bisa meningkat.
“Kami mohon izin dan arahan Presiden agar izin-izin ini dapat dievaluasi dan dikembalikan ke KKKS yang mampu mewujudkan peningkatan lifting, demi kedaulatan energi nasional,” tegasnya.
Kementerian ESDM sendiri telah menerbitkan regulasi berupa Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/MG.01/MEM.M/2024 yang menjadi pedoman pengembalian wilayah kerja potensial yang tidak diusahakan. Regulasi ini mengatur kriteria blok terlantar, termasuk lapangan non-produksi selama dua tahun berturut-turut, rencana pengembangan (POD) yang tidak dijalankan, serta struktur eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti selama tiga tahun.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hadir secara hybrid dalam peresmian dua lapangan migas ini menyampaikan dukungannya terhadap langkah evaluasi tersebut. Lapangan Forel yang mulai beroperasi sejak 12 Mei 2025 telah memproduksi 10.000 BOPD dengan potensi hingga 13.500 BOPD, sementara Lapangan Terubuk yang onstream sejak 24 April 2025 awalnya memproduksi 4.000 BOPD dan ditargetkan mencapai 6.500 BOPD serta 60 MMSCFD gas setelah fasilitas Terubuk M beroperasi Oktober mendatang.
Total tambahan kapasitas produksi dari kedua lapangan ini mencapai sekitar 30.000 Barrel Oil Equivalent per Day (BOEPD), dengan investasi mencapai USD 600 juta serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 2.300 orang selama masa konstruksi.
Melalui restu Presiden, Menteri Bahlil optimistis evaluasi dan penataan ulang izin KKKS akan mempercepat pengelolaan blok migas terlantar, meningkatkan produksi nasional, dan mendukung tercapainya kedaulatan energi Indonesia.
