Pemerintah berupaya mengubah pola pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara agar pengusaha daerah memiliki kesempatan lebih besar menikmati kekayaan sumber daya alam di wilayahnya sendiri.
Selama ini, sebagian besar pemegang izin usaha pertambangan (IUP) batu bara yang beroperasi di Sumatera dan Kalimantan justru berkantor di Jakarta. Kondisi tersebut dinilai perlu diubah agar masyarakat dan pelaku usaha lokal dapat mengambil bagian lebih besar dalam kegiatan ekonomi sektor pertambangan.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi harus dijalankan dengan prinsip keadilan.
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat membuka Mineral dan Batubara Convention – Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
“Prinsipnya adalah hilirisasi bisa dijalankan, tentu juga hilirisasi yang berkeadilan,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, selama ini pemberian IUP melalui mekanisme tender membuat pengusaha daerah memiliki keterbatasan untuk masuk ke sektor pertambangan.
Karena itu, pemerintah melakukan perubahan aturan di subsektor mineral dan batu bara dengan memberikan prioritas kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha milik daerah (BUMD).
“Kita ingin untuk membuat orang daerah juga harus bisa menjadi subjek dan objek pembangunan terhadap pengelolaan sumber daya alam mereka yang ada di daerah,” ujarnya.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin agar kegiatan pertambangan tidak hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan besar, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi bagi pelaku usaha di daerah penghasil.
Bahlil menilai masyarakat daerah harus mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayahnya.
Hilirisasi Harus Berikan Manfaat bagi Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno mengatakan, tema Minerba Convex 2026, yakni “Membangun Bangsa, Memberdayakan Masyarakat”, menegaskan kembali arah pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Kekayaan sumber daya mineral dan batu bara harus dikelola untuk memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Tri.
Menurutnya, keberhasilan industri pertambangan tidak cukup hanya diukur dari besarnya produksi maupun nilai ekonomi yang dihasilkan.
Manfaat kegiatan pertambangan juga harus dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi.
Pemerintah pun mendorong agar pemberian kesempatan usaha kepada pengusaha daerah menjadi bagian dari upaya memperkuat pemerataan ekonomi di sektor mineral dan batu bara.
Dengan demikian, pengelolaan batu bara di Indonesia diharapkan tidak hanya berorientasi pada produksi dan hilirisasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat daerah penghasil.
