Penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara (minerba) menunjukkan tren peningkatan. Hingga 1 Oktober 2026, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor tersebut telah menembus Rp141 triliun.
Pemerintah bahkan memperkirakan penerimaan hingga akhir tahun dapat mencapai Rp160 triliun-Rp165 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, peningkatan penerimaan tersebut sejalan dengan strategi pemerintah dalam mengelola produksi batu bara secara lebih terukur.
Bahlil menyampaikan hal tersebut saat membuka Mineral dan Batubara Convention – Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Ia mengungkapkan, PNBP pada 2025 berada di kisaran Rp130 triliun-Rp135 triliun. Sementara itu, hingga 1 Oktober 2026, penerimaan telah mencapai Rp141 triliun.
Dengan perkembangan tersebut, pemerintah memperkirakan PNBP minerba dapat mencapai Rp160 triliun-Rp165 triliun sampai akhir 2026.
Menurut Bahlil, peningkatan penerimaan negara tidak harus selalu ditempuh dengan meningkatkan produksi batu bara secara besar-besaran.
Sebaliknya, pemerintah mulai mengutamakan keseimbangan produksi dan harga agar komoditas nasional tidak dijual terlalu murah.
Produksi Turun, Pendapatan Justru Naik
Bahlil mencontohkan, pada 2025 Indonesia memasok sekitar 540 juta ton batu bara ke pasar internasional atau setara 43% dari total perdagangan batu bara dunia.
Namun, besarnya pasokan tersebut tidak otomatis menghasilkan keuntungan yang optimal.
Menurutnya, produksi yang terlalu agresif justru membuat harga batu bara tertekan. Kondisi tersebut berdampak terhadap keuntungan perusahaan dan penerimaan negara.
Karena itu, pemerintah mengendalikan produksi melalui mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
“Jadi produksinya terkoreksi, turun, tapi pendapatannya naik. Ini baru paten. Gak dijual murah barang kita,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan agar harga batu bara dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih baik.
Strategi tersebut juga diharapkan menjaga keberlanjutan cadangan batu bara nasional.
Pemerintah Minta Pengusaha Tidak Jorjoran Produksi
Bahlil turut mengingatkan perusahaan tambang agar tidak saling berlomba meningkatkan produksi ketika harga batu bara sedang melemah.
Menurutnya, kondisi ideal industri adalah produksi tinggi dengan harga jual yang baik. Namun, ketika harga sedang turun, peningkatan produksi secara berlebihan justru berisiko merugikan seluruh pelaku industri.
Jumlah perusahaan yang mengajukan RKAB meningkat dari sekitar 500 perusahaan pada 2025 menjadi 650 perusahaan pada 2026.
Pemerintah pun perlu memastikan pengaturan produksi dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan pasar dan kepentingan nasional.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin menjadikan batu bara sebagai sumber penerimaan negara yang dikelola secara lebih optimal.
Tidak hanya mengejar pendapatan dalam jangka pendek, pengendalian produksi juga ditujukan untuk menjaga cadangan sumber daya alam agar tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
