Pemerintah ingin memperluas keterlibatan pengusaha daerah dalam industri pertambangan mineral dan batu bara. Tidak hanya melalui kepemilikan izin usaha pertambangan (IUP), pelaku usaha lokal juga didorong mendapatkan kesempatan dalam bisnis jasa dan kontraktor pertambangan.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah mendorong kebijakan agar pekerjaan kontraktor pertambangan melibatkan pengusaha daerah.
Menurutnya, kegiatan ekonomi di sektor pertambangan tidak boleh hanya dikuasai oleh kelompok usaha tertentu.
“Pemerintah berkewajiban untuk harus memberikan rasa keadilan,” kata Bahlil saat membuka Mineral dan Batubara Convention – Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Bahlil menegaskan, pemerintah ingin memastikan masyarakat daerah memiliki kesempatan menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjalankan hilirisasi secara berkeadilan.
Selama ini, sebagian besar pemegang IUP batu bara yang beroperasi di Sumatera dan Kalimantan justru berkantor di Jakarta. Pemerintah ingin mengubah pola tersebut agar pengusaha daerah juga dapat mengambil peran lebih besar.
Untuk itu, pemerintah mengubah aturan di subsektor mineral dan batu bara dengan memberikan prioritas kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha milik daerah (BUMD).
Bahlil Akui Kebijakan Tuai Kritik
Bahlil mengakui kebijakan yang memberikan ruang lebih besar kepada pengusaha daerah tersebut menuai kritik dari sejumlah pengusaha besar.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap harus mengedepankan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus memberikan kesempatan yang lebih merata, termasuk bagi pelaku usaha yang berada di sekitar wilayah pertambangan.
Keterlibatan pengusaha lokal dalam pekerjaan kontraktor pertambangan diharapkan dapat memperluas dampak ekonomi industri batu bara.
Dengan demikian, manfaat pertambangan tidak hanya dinikmati perusahaan pemegang izin, tetapi juga dapat menggerakkan aktivitas bisnis lokal melalui penyediaan barang dan jasa.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kontribusi industri pertambangan terhadap perekonomian daerah.
Pemerintah ingin memastikan bahwa kegiatan usaha di sektor mineral dan batu bara mampu menciptakan pemerataan kesempatan ekonomi, mulai dari pengelolaan tambang hingga aktivitas pendukung operasionalnya.
