Pemerintah menegaskan perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak boleh menjalankan kegiatan pertambangan apabila tidak memiliki izin usaha yang sesuai.
Penegasan ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyusul dugaan adanya sejumlah perusahaan asing yang menjalankan aktivitas pertambangan di kawasan perkebunan sawit.
Bahlil mengatakan, setiap perusahaan wajib mematuhi peruntukan izin yang diterbitkan pemerintah. Artinya, perusahaan yang hanya mengantongi izin perkebunan sawit tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha lain di luar izin tersebut.
“Dan ingat, sebagai mantan Menteri Investasi, kalau izin itu hanya dikeluarkan untuk usaha sawit, nggak boleh melakukan usaha lain, pendapatan lain,” tegas Bahlil dalam konferensi pers tentang ketahanan energi nasional.
Untuk memastikan kepatuhan tersebut, Kementerian ESDM akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap sejumlah kebun sawit yang diduga juga menjalankan kegiatan pertambangan.
Pemeriksaan akan melibatkan tim Penegakan Hukum (Gakkum) serta tim internal Kementerian ESDM.
Bahlil menyebutkan, pihaknya telah menggelar rapat bersama tim terkait untuk menindaklanjuti laporan dugaan aktivitas usaha di luar izin tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa tim Gakkum telah melaporkan beberapa perusahaan yang saat ini sedang didalami karena berpotensi menjalankan kegiatan selain yang tercantum dalam izin usaha.
Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Langkah pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha perusahaan berjalan sesuai ketentuan perizinan.
Pemerintah menilai kepatuhan terhadap izin menjadi aspek penting dalam menjaga tata kelola pemanfaatan sumber daya alam.
Terlebih, kegiatan perkebunan dan pertambangan memiliki karakteristik serta ketentuan perizinan yang berbeda. Karena itu, pelaku usaha tidak dapat menggunakan izin dari satu sektor untuk menjalankan kegiatan di sektor lainnya tanpa dasar perizinan yang sesuai.
Melalui pemeriksaan lapangan, pemerintah ingin memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
Bahlil menegaskan, pemerintah akan menindaklanjuti laporan yang diterima dari tim Gakkum melalui proses monitoring dan pemeriksaan.
Meski demikian, sejumlah perusahaan yang dilaporkan masih dalam tahap pendalaman sehingga dugaan pelanggaran tersebut belum dapat dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti.
Pemerintah berharap pengawasan ini dapat mendorong kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
