Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan listrik yang merata hingga ke pelosok negeri. Isu pemerataan energi, khususnya bagi wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), menjadi salah satu sorotan utama dalam forum internasional Special BIMP-EAGA Leaders’ Summit di Cebu, Filipina.
Di tengah tantangan geografis dan tingginya biaya operasional listrik di daerah terpencil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil.
Saat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam forum kerja sama subregional tersebut, Bahlil menyoroti masih banyak masyarakat di pelosok Indonesia yang bergantung pada genset dengan biaya mahal dan pasokan listrik terbatas.
Menurutnya, kerja sama antarnegara di kawasan ASEAN tak boleh hanya fokus pada konektivitas ekonomi, tetapi juga harus mampu menghadirkan akses energi yang adil dan terjangkau bagi masyarakat.
“Pertemuan ini merupakan inisiatif kerja sama ekonomi subregional yang dibentuk untuk mendorong pembangunan di daerah 3T bagi empat negara anggota,” ujar Bahlil di sela forum.
Ia mengatakan, forum BIMP-EAGA menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pembangunan kelistrikan lintas kawasan, termasuk melalui proyek interkoneksi listrik, elektrifikasi pedesaan, dan pengembangan energi baru terbarukan.
Langkah tersebut dinilai sangat penting agar masyarakat di wilayah terpencil bisa menikmati akses listrik yang lebih stabil dan murah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Sinergi ini akan memperkuat kolaborasi sehingga masyarakat di remote area mampu mengakses energi dengan harga terjangkau untuk kesejahteraan yang lebih baik,” tegasnya.
Bahlil optimistis kerja sama empat negara dalam BIMP-EAGA dapat menjadi fondasi kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi kawasan, sekaligus menjaga rantai pasok energi di tengah dinamika global yang terus berubah.
Sementara itu, Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan bahwa BIMP-EAGA harus berkembang menjadi forum yang lebih adaptif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan.
“BIMP-EAGA harus lebih adaptif, lebih berdampak, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kita,” ujar Prabowo.
Presiden juga menekankan bahwa prioritas utama negara-negara ASEAN saat ini adalah melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penguatan ketahanan energi.
Menurut Prabowo, visi BIMP-EAGA 2035 sebenarnya sudah memberikan arah yang jelas. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program benar-benar diwujudkan di lapangan.
“Prioritas kita jelas, melindungi keselamatan dan mata pencaharian rakyat kita. Sekarang tugasnya adalah mewujudkannya,” tegas Presiden.
Dalam forum tersebut, Prabowo juga mendorong penguatan konektivitas subkawasan, termasuk peningkatan kapasitas jaringan listrik Trans Borneo Power Grid agar distribusi energi di kawasan ASEAN bisa lebih efisien.
Ia menilai seluruh agenda besar tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan, transfer teknologi, hingga kemitraan regional yang lebih kuat agar target pembangunan energi dapat tercapai.
Dari Cebu, pemerintah Indonesia sekaligus mengirim pesan bahwa solidaritas dan kerja sama kawasan menjadi kunci penting bagi ASEAN untuk tetap kuat menghadapi tantangan global, termasuk dalam menjaga ketahanan energi dan pemerataan akses listrik bagi masyarakat.
