Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan penyegaran besar di tubuh Kementerian ESDM melalui rotasi dan promosi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat swasembada energi nasional sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam lebih berpihak kepada negara dan rakyat.
Pelantikan berlangsung di Kantor Kementerian ESDM Jakarta dan dihadiri jajaran pejabat kementerian serta sejumlah perwakilan BUMN sektor energi.
Dalam arahannya, Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM tidak hanya bertugas menerbitkan izin usaha semata, tetapi juga harus mampu menerjemahkan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto menjadi program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Di kementerian kita ini sebenarnya tidak hanya kita berbicara tentang menerbitkan izin, tapi juga kita harus mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang bisa diimplementasikan sesuai dengan apa yang diarahkan dan apa yang menjadi program Bapak Presiden,” ujar Bahlil.
Menurutnya, seluruh pejabat dan pegawai Kementerian ESDM harus mampu bekerja sebagai satu tim untuk mengawal berbagai program prioritas pemerintah, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral.
Bahlil juga meminta para pejabat yang baru dilantik menjaga integritas dan tetap berkomitmen kepada bangsa serta negara di manapun ditugaskan.
Tak hanya itu, Bahlil menegaskan arah baru pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan dan energi.
Ia memastikan pemerintah ingin meningkatkan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, ke depan pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) akan diperketat agar manfaatnya lebih besar dirasakan negara.
“Ke depan untuk pengelolaan IUP yang akan datang, itu akan kepentingan negara yang lebih besar. Sudah saya dapat arahan dari Bapak Presiden dan sekarang aturannya lagi dibuat,” tegasnya.
Bahlil juga mengingatkan bahwa pemberian izin tambang tidak boleh lagi dilakukan sembarangan.
“Jadi tidak boleh lagi kita obral, semuanya harus betul-betul bermanfaat dan hasilnya dioptimalkan untuk lebih besar kepada negara, tetapi kita harus juga mengayomi pengusaha,” lanjutnya.
Meski menekankan penguatan peran negara, pemerintah tetap membuka ruang kerja sama dengan pelaku usaha.
Menurut Bahlil, negara dan dunia usaha harus berjalan berdampingan karena keduanya saling membutuhkan, termasuk dalam upaya peningkatan lifting minyak dan gas bumi serta hilirisasi sumber daya alam.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil melantik 19 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ESDM untuk mengisi berbagai posisi strategis di sektor migas, minerba, energi baru terbarukan hingga pengawasan internal.
Tak hanya pelantikan, Bahlil yang mewakili Presiden Prabowo Subianto juga menyerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Pembangunan kepada 19 pegawai Kementerian ESDM dan BUMN sektor energi atas kontribusi mereka dalam pembangunan nasional.
Langkah penyegaran organisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
