Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan produksi migas nasional dengan mengalihkan pengelolaan sejumlah lapangan migas terbengkalai kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang lebih siap dan mampu.
Dalam pembukaan Konvensi dan Pameran Indonesian Petroleum Association (IPA Convex) ke-49 di ICE BSD, Tangerang, Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 10 wilayah kerja yang telah mendapatkan persetujuan Plan of Development (POD), namun belum beroperasi.
“Dengan kapasitas 10 wilayah ini, kita bisa tingkatkan produksi sebesar 31.300 barel per hari,” ujarnya.
Sepuluh lapangan tersebut memiliki potensi produksi mencapai 51 juta barel minyak dan 600 BCF gas. Proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi sekitar USD 1,8 miliar dan berpotensi menyerap hingga 20.000 tenaga kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan usaha lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasi.
Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 110 Tahun 2024, yang mengatur pengembalian wilayah kerja potensial yang tidak diusahakan kepada negara, untuk kemudian dialihkan kepada pihak lain yang siap mengelola.
“Bagi KKKS yang sudah diberikan kewenangan tapi lambat mengelola, mohon maaf, dalam lima tahun akan kami tarik kembali dan tawarkan kepada pihak lain. Ini berlaku tanpa pandang bulu, termasuk untuk BUMN jika tidak maksimal,” tegas Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Kementerian ESDM juga mencatat terdapat 17 lapangan migas yang telah berstatus POD dan menunjukkan kemajuan, namun produksinya berpotensi tertunda.
Dengan total potensi produksi mencapai 306 juta barel minyak dan 18.351 BCF gas, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat realisasi produksi dari lapangan-lapangan tersebut demi menjaga ketahanan energi nasional.
