Warga Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, kini bisa bernapas lega. Aktivitas menambang minyak yang selama ini jadi tumpuan ekonomi keluarga akhirnya mendapat “lampu hijau” dari pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turun langsung ke lapangan pada Kamis (16/10) untuk meninjau kegiatan produksi sumur minyak rakyat di desa tersebut. Kunjungan ini dilakukan hanya sepekan setelah Tim Gabungan Pemerintah menetapkan hasil final inventarisasi sumur minyak rakyat nasional pada 9 Oktober 2025.
Dari hasil pendataan itu, Indonesia ternyata punya 45.095 sumur minyak rakyat yang tersebar di enam provinsi. Menariknya, Sumatera Selatan jadi “raja” dengan 26.300 sumur, dan 22.381 di antaranya ada di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Harga Beli 80% ICP, Rakyat Tetap Untung
Dalam kunjungannya, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mematikan usaha rakyat, tapi justru menatanya agar aman, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
Salah satu kebijakan baru yang diumumkan cukup bikin semangat para penambang: hasil produksi minyak rakyat akan dibeli pemerintah sebesar 80% dari harga Indonesian Crude Price (ICP).
“Pemerintah ingin kegiatan minyak rakyat tetap jalan, tapi tertib dan sesuai aturan. Dengan harga beli 80% ICP, masyarakat tetap dapat untung, negara pun bisa awasi dengan baik,” ujar Bahlil di hadapan para penambang.
Dari Takut-Takut Jadi Tenang
Suasana kunjungan pun berlangsung akrab. Bahlil berdialog langsung dengan warga penambang, mendengar keluhan dan harapan mereka.
Anita, salah satu penambang, mengaku kini jauh lebih tenang bekerja.
“Dulu kami takut-takut nambang, sekarang sudah tenang karena pemerintah turun langsung dan kasih solusi. Kami siap ikut aturan,” ujarnya.
Menurut Bahlil, penataan sumur rakyat bukan cuma soal produksi, tapi juga soal keselamatan kerja, lingkungan, dan kepastian ekonomi. Ia pun mendorong agar pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas ikut aktif mendampingi masyarakat dalam aspek teknis dan administratif.
“Kalau semua pihak kerja bareng, rakyat sejahtera, negara juga untung. Ini bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada rakyat kecil,” tegas Bahlil.
Dukungan Daerah: Momentum Baru untuk Muba
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang turut mendampingi kunjungan itu menyambut baik langkah pemerintah pusat. Ia menilai Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 adalah momentum penting bagi masyarakat untuk menambang secara legal dan aman.
“Selama ini masyarakat bekerja tanpa pembinaan dan berisiko tinggi. Dengan aturan ini, mereka bisa aman, berdaya, dan punya legalitas,” kata Herman Deru.
Selain meninjau sumur rakyat, Bahlil juga mengecek program Listrik Desa, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), serta distribusi LPG 3 kilogram. Pemerintah, katanya, ingin memastikan subsidi LPG senilai lebih dari Rp80 triliun benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Dirut Pertamina Simon Aloysius, Gubernur Sumsel Herman Deru, dan Bupati Muba M. Toha Tohet.
