Kementerian ESDM bersama Agence Francaise De Developpement (AFD) secara resmi meluncurkan Indonesia Energy Transition Facility (IETF) pada acara kick-off yang diadakan di Jakarta.
Program ini merupakan bagian dari perjanjian hibah langsung (Implementing Agreement) yang telah ditandatangani pada 1 November 2024 dengan total nilai komitmen sebesar EUR 3 juta.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal ESDM, Dadan Kusdiana, menegaskan bahwa transisi energi merupakan prioritas utama dalam sektor energi di bawah Kabinet Merah Putih 2024-2029.
“Visi dan prioritas sektor energi, yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, menitikberatkan pada ketahanan dan swasembada energi guna memastikan kemandirian serta keberlanjutan energi nasional,” ujarnya.
Dadan menjelaskan bahwa beberapa program prioritas yang tengah dijalankan mencakup hilirisasi mineral dan batu bara, peningkatan lifting minyak dan gas bumi, penerapan biodiesel 40%, serta penyediaan gas untuk industri dalam negeri.
Meski berfokus pada peningkatan kapasitas energi, program-program tersebut tetap memperhatikan target pengurangan emisi gas rumah kaca. Ia mengungkapkan, “Pada tahun 2024, realisasi penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi mencapai 147,61 juta ton CO2 ekuivalen, melampaui target yang kami tetapkan sebesar 142 juta ton. Jadi, kita masih on the track pada pengurangan emisi.”
Selain itu, pengembangan kelistrikan untuk periode 2025-2034 direncanakan mencapai kapasitas 71 gigawatt (GW) sejalan dengan komitmen global dalam menurunkan emisi dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.
“Dalam menjalankan transisi energi, pemerintah melalui Kementerian ESDM menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak. Dengan AFD, diharapkan kolaborasi ini dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju sistem energi yang lebih hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam aspek teknologi penangkapan karbon, Dadan menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam penerapan Carbon Capture Storage (CCS).
“Kita sudah meluncurkan regulasi, kebijakan, skema, dan mekanisme untuk memanfaatkan potensi storage CO2 kami. Secara total, potensi yang kami identifikasi mencapai 500 gigaton,” jelasnya.
Acara tersebut juga menjadi momentum penandatanganan perjanjian kemitraan antara PT PLN (Persero) dan AFD yang bertajuk Joint Initiative of Energy Transition Cooperation in Indonesia.
Perjanjian ini mencakup berbagai bidang kerja sama, antara lain penempatan Energy Technical Advisor AFD di lingkungan Kementerian ESDM, reformasi kebijakan dalam skema Policy Based Loan Affordable and Sustainable Energy Transition (PBL ASET), pengembangan hidrogen hijau, serta kebijakan produksi bioenergi berkelanjutan.
“Saya ingin mengapresiasi semua pihak atas upaya bersama yang telah dilakukan. Dengan adanya kemitraan ini, diharapkan kerja sama semakin erat dalam berbagai inisiatif, termasuk investasi pada energi terbarukan, efisiensi energi, serta penguatan kebijakan yang mendukung terciptanya sistem energi yang lebih hijau dan berkelanjutan,” pungkas Dadan.
Melalui inisiatif ini, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong transisi energi yang sejalan dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca dan penguatan swasembada energi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam upaya global menuju keberlanjutan lingkungan.
