Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada Senin (10/11/2025) di Gedung Chairul Saleh, Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta.
Pelantikan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor hilir migas, khususnya di tengah upaya menjaga kedaulatan energi nasional, pengawasan BBM bersubsidi, serta efisiensi pengangkutan gas bumi melalui pipa (toll fee).
Dalam sambutannya, Menteri Bahlil menegaskan bahwa BPH Migas memiliki peran vital dalam menjaga pemerataan energi hingga ke seluruh pelosok Indonesia.
“Saya minta kepada BPH Migas agar fokus pada dua hal penting: pengawasan BBM bersubsidi dan efisiensi tol fee gas. Kita harus pastikan harga gas tidak mahal karena biaya distribusinya,” tegas Bahlil.
Bahlil juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya tol fee agar tetap efisien, terutama bagi proyek yang sudah mencapai titik break even point (BEP).
“Kalau sudah BEP, jangan lagi dibuat mahal-mahal. Efisiensi ini penting supaya industri kita makin bergeliat,” sambungnya.
Selain itu, Bahlil juga meminta BPH Migas untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) agar distribusinya tetap adil di seluruh Indonesia.
Daftar Pejabat Baru Komite BPH Migas yang Dilantik
Berikut sembilan nama pejabat yang dilantik oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia:
| No | Nama | Jabatan | Unit |
| 1 | Wahyudi Anas | Ketua Komite | BPH Migas |
| 2 | Arief Wardono | Anggota Komite | BPH Migas |
| 3 | Bambang Hermanto | Anggota Komite | BPH Migas |
| 4 | Baskara Agung Wibawa | Anggota Komite | BPH Migas |
| 5 | Eman Salman Arief | Anggota Komite | BPH Migas |
| 6 | Erika Retnowati | Anggota Komite | BPH Migas |
| 7 | Fathul Nugroho | Anggota Komite | BPH Migas |
| 8 | Harya Adityawarman | Anggota Komite | BPH Migas |
| 9 | Hasby Anshory | Anggota Komite | BPH Migas |
Dorong Hilirisasi dan Efisiensi Energi Nasional
Pelantikan ini sekaligus menjadi sinyal kuat dari Kementerian ESDM untuk terus mendorong efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam sektor hilir migas.
Komite baru BPH Migas diharapkan dapat memperkuat pengawasan, menjamin distribusi energi secara merata, serta mendukung agenda besar hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
“Kita ingin energi Indonesia bukan hanya cukup, tapi juga efisien, adil, dan bisa dinikmati seluruh rakyat,” tutup Bahlil.
