Pemerintah mendorong perusahaan pertambangan mineral dan batu bara memperkuat pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Salah satu caranya dengan meningkatkan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri pertambangan.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 2.587 UMKM binaan badan usaha di sektor mineral dan batu bara.
Jumlah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat kegiatan pertambangan kepada masyarakat sekitar.
Tri menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian Mineral dan Batubara Convention – Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Menurut Tri, tema Minerba Convex 2026, “Membangun Bangsa, Memberdayakan Masyarakat”, menegaskan bahwa kekayaan sumber daya mineral dan batu bara harus dikelola untuk memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai keberhasilan industri pertambangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi maupun kontribusi terhadap penerimaan negara.
Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi juga harus mendapatkan manfaat nyata dari aktivitas pertambangan.
Karena itu, perusahaan tambang didorong menjalankan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) melalui delapan pilar, antara lain pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan kemandirian ekonomi.
UMKM Didorong Masuk Rantai Pasok Tambang
Tri menjelaskan, perusahaan pertambangan perlu memperkuat akses UMKM terhadap pembiayaan, pasar, dan rantai pasok perusahaan.
Dengan demikian, UMKM tidak hanya menjadi penerima bantuan atau program pembinaan, tetapi juga berpeluang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi perusahaan tambang.
Keterlibatan tersebut diharapkan dapat membuka pasar yang lebih luas bagi produk dan jasa yang dihasilkan pelaku usaha lokal.
Selain itu, perusahaan juga didorong menyiapkan sumber penghidupan masyarakat sejak masa operasional pertambangan masih berlangsung.
Langkah ini penting agar masyarakat tetap memiliki sumber ekonomi ketika kegiatan pertambangan di wilayah tersebut berakhir.
Program pemberdayaan masyarakat pun diharapkan tidak hanya berjalan selama perusahaan beroperasi, tetapi mampu membangun kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.
Hilirisasi Harus Sejahterakan Masyarakat
Upaya pemberdayaan UMKM tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang ingin menjadikan hilirisasi mineral dan batu bara sebagai penggerak ekonomi nasional sekaligus daerah.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi harus dijalankan secara berkeadilan.
Pemerintah juga mengubah aturan di subsektor mineral dan batu bara untuk memberikan prioritas kepada UMKM, koperasi, serta badan usaha milik daerah (BUMD).
Selain akses terhadap izin usaha pertambangan, pemerintah ingin pengusaha daerah mendapatkan kesempatan dalam pekerjaan kontraktor pertambangan.
Melalui kombinasi kebijakan pemberian kesempatan usaha dan program pemberdayaan masyarakat, pemerintah berharap kekayaan batu bara dan mineral tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
