Pemerintah terus bergerak memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membenahi tata kelola sektor pertambangan agar lebih menguntungkan negara.
Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari perkembangan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), penataan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba), hingga rencana pengurangan impor energi melalui penggunaan gas domestik.
“Saya secara kebetulan dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan termasuk dalamnya adalah harga crude BBM terhadap ICP. Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33,” ujar Bahlil.
Menurutnya, pemerintah kini tengah menyiapkan langkah besar untuk menata ulang sistem perizinan pertambangan di Indonesia.
Langkah tersebut bertujuan agar hasil pengelolaan sumber daya alam bisa memberikan manfaat lebih besar kepada negara dan masyarakat.
Tak hanya berlaku bagi izin baru, kebijakan itu juga akan menyasar perusahaan tambang yang sudah lebih dulu beroperasi.
Bahlil menegaskan, pemerintah ingin memastikan keseimbangan pembagian keuntungan antara negara dan pihak swasta.
“Khususnya pertambangan-pertambangan, baik yang lama maupun yang baru, itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal,” katanya.
Pemerintah bahkan mulai mengkaji pola pembagian hasil seperti yang diterapkan di sektor migas, yakni melalui skema cost recovery dan gross split.
Skema tersebut dinilai bisa menjadi model baru kerja sama antara negara dan swasta di sektor pertambangan.
“Mungkin pola-pola itu yang akan kita coba exercise untuk kita bangun, untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta,” lanjutnya.
Bahlil memastikan reformasi tersebut tidak berarti menghapus keterlibatan swasta, namun pemerintah ingin negara memperoleh porsi keuntungan yang lebih besar dibanding sebelumnya.
“Negara harusnya akan mendapatkan porsi yang lebih besar,” tegasnya.
Selain fokus membenahi sektor tambang, pemerintah juga tengah menyiapkan strategi baru untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, khususnya LPG.
Salah satunya melalui pengembangan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) untuk kebutuhan rumah tangga.
Menurut Bahlil, CNG memiliki harga yang jauh lebih murah dibanding LPG karena seluruh sumber energi dan industrinya berasal dari dalam negeri.
“Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri. Jadi tidak kita melakukan import,” jelasnya.
Ia menyebut penggunaan CNG diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp130 triliun sekaligus menekan subsidi energi yang selama ini membebani anggaran negara.
Selain lebih murah sekitar 30 persen dibanding LPG, distribusi CNG juga dinilai lebih efisien karena sumber gas tersebar di banyak wilayah Indonesia.
Namun sebelum diterapkan secara luas, pemerintah masih melakukan serangkaian uji coba teknis.
Pasalnya, tekanan gas CNG mencapai 250 bar sehingga memerlukan modifikasi khusus pada tabung gas yang nantinya digunakan masyarakat.
“Hasilnya kemungkinan keluar dalam 2 sampai 3 bulan ke depan,” ujar Bahlil.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional, mengurangi impor energi, sekaligus memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi negara dan rakyat.
