Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat memulihkan pasokan listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana banjir dan longsor yang menerjang wilayah tersebut. Gangguan infrastruktur energi menyebabkan suplai listrik dan BBM terhambat, sehingga pemerintah langsung menerapkan langkah darurat pemulihan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tak ingin masyarakat terlalu lama berada dalam kondisi gelap tanpa listrik. Ia menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) telah diperintahkan untuk menormalkan kembali sistem kelistrikan secepat mungkin. Tiang listrik tambahan bahkan didatangkan menggunakan pesawat Hercules demi mempercepat perbaikan.
“Semalam listrik sempat mati, saya koordinasi terus sama PLN. Subuh tadi sebagian tower tiang listrik sudah masuk dan sekarang mulai pemasangan. Jalan banyak yang putus, jadi langkah pertama yaitu percepatan aliran listrik bisa nyala,” ungkap Bahlil di Jakarta, Jumat (28/11).
Pemulihan energi juga menyasar sektor distribusi BBM. Meski akses jalan di sejumlah wilayah rusak akibat longsor dan jembatan terputus, Pertamina tetap memastikan suplai ke SPBU yang masih dapat beroperasi. Pengiriman BBM dilakukan dengan skema darurat untuk menghindari kelangkaan di tengah kebutuhan warga yang semakin mendesak.
“Untuk ketersediaan BBM, banyak jalan longsor, banyak jembatan putus. Jadi kita memastikan SPBU yang bisa dilayani akan tetap didistribusikan oleh teman-teman Pertamina Patra Niaga,” jelas Wakil Menteri ESDM Yuliot.
Tak hanya memulihkan fasilitas energi, Kementerian ESDM juga akan mengirim tim siaga bencana sektor ESDM sebagai dukungan tambahan dalam proses penanganan dan percepatan pemulihan di lapangan.
“Insya Allah kita lakukan pemulihan secara cepat ya. Pasti. Saya pastikan akan turunkan bantuan,” tegas Bahlil.
Dengan gerak cepat ini, pemerintah menargetkan aktivitas masyarakat bisa kembali normal secara bertahap. Meskipun akses darat di beberapa titik masih terisolasi, pemulihan energy baik listrik maupun BBM menjadi prioritas utama untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan layanan publik di wilayah terdampak.
