Pemerintah menegaskan langkah nyata dalam mengawal kebijakan energi dan mineral Indonesia secara terintegrasi, dengan tujuan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong nilai tambah di dalam negeri. Hal ini ditegaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di sela kunjungan kerja di Tokyo.
“Arahan Presiden memberikan penegasan kuat bahwa hilirisasi mineral dan transisi energi harus berjalan beriringan. Kami akan memastikan seluruh kebijakan sektor ESDM diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Bahlil.
Bahlil menambahkan, pemerintah terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) melalui pemanfaatan potensi domestik, mulai dari energi surya, panas bumi, hingga bioenergi. Selain itu, kolaborasi dengan mitra internasional juga diperkuat untuk transfer teknologi dan investasi di sektor energi bersih.
“Kami mendorong percepatan EBT, termasuk energi surya, panas bumi, dan bioenergi, serta memperkuat kolaborasi internasional guna mendukung transfer teknologi dan investasi,” kata Bahlil.
Sebelumnya, dalam forum Japan-Indonesia Business Forum, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menaikkan rantai nilai sumber daya alam. Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa lagi puas mengekspor bahan mentah semata, melainkan harus memberi nilai tambah maksimal bagi masyarakat.
“Mineral kritis kita adalah aset strategis. Mineral kita harus dilindungi untuk generasi masa depan rakyat kita,” tegas Prabowo.
Selain hilirisasi, Prabowo juga menyoroti percepatan transformasi energi di tengah ketidakpastian geopolitik global. Pemerintah menargetkan 100 gigawatt energi surya dalam tiga tahun ke depan, memperkuat program biofuel berbasis sawit, pengembangan bioetanol, serta transisi ke kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan energi fosil.
“Situasi geopolitik di Timur Tengah menimbulkan ketidakpastian strategis bagi keamanan energi kita. Transformasi energi adalah kunci ketahanan nasional,” ujar Presiden.
Forum bisnis ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama teknologi, investasi, dan industri energi berkelanjutan antara Indonesia dan Jepang. Arahan Presiden menjadi landasan bagi Kementerian ESDM memastikan transformasi ekonomi melalui hilirisasi kuat dan transisi energi nyata, demi masa depan energi yang lebih hijau dan mandiri.
