
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menghadiri Rapat Kerja dengan Komite II DPD RI untuk membahas program kerja Kementerian ESDM tahun 2025, Senin (24/2) di Gedung DPD RI, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Yuliot menegaskan bahwa program Kementerian ESDM tahun ini sejalan dengan Asta Cita, visi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih.
“Program kerja Kementerian ESDM 2025 difokuskan pada ketahanan energi dan akselerasi hilirisasi, yang akan menjadi pilar utama pembangunan sektor energi dan pertambangan nasional,” ujar Yuliot.
Dalam pemaparannya, Yuliot merinci beberapa program prioritas Kementerian ESDM tahun 2025, antara lain:
✅ Peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas)
✅ Pengembangan biofuel sebagai energi alternatif
✅ Pembangunan energy storage untuk efisiensi energi
✅ Perluasan jaringan gas kota (jargas)
✅ Pengelolaan subsidi energi yang lebih tepat sasaran
✅ Penegakan hukum di sektor ESDM
Di sisi lain, digitalisasi proses perizinan dan perbaikan tata kelola sektor minerba juga menjadi perhatian, guna menyederhanakan regulasi dan mendorong transparansi di sektor pertambangan.
Akselerasi Hilirisasi, Kunci Pengelolaan Minerba
Yuliot menegaskan bahwa hilirisasi sektor minerba menjadi fokus utama, sesuai dengan Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pemerintah akan memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) secara prioritas kepada perusahaan yang berkomitmen melakukan hilirisasi.
“Dengan pemberian WIUP kepada perusahaan yang berkomitmen hilirisasi, bisnis proses akan lebih sederhana dan mendorong percepatan industri hilir,” kata Yuliot.
Dorongan Energi Terbarukan dan Dekarbonisasi
Untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), pengembangan energi baru terbarukan (EBT) juga menjadi agenda penting. Yuliot meminta dukungan dari DPD RI dalam mendorong potensi EBT di daerah.
“Kami berharap DPD RI turut mengawal dan mendorong pengembangan EBT di daerah, baik dalam aspek infrastruktur, tata ruang, maupun keterlibatan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Kementerian ESDM juga berkomitmen pada pengembangan transmisi listrik, dekarbonisasi sektor energi, pengawasan internal tanpa temuan material, serta peningkatan SDM di sektor ESDM.
DPD RI Dukung Penuh Program Kementerian ESDM
Pada akhir rapat, Komite II DPD RI menyatakan apresiasi terhadap rencana kerja Kementerian ESDM.
Komite II juga mendukung penuh implementasi program di daerah dengan melibatkan anggota DPD dari daerah pemilihan masing-masing.
Selain itu, Kementerian ESDM dan DPD RI sepakat untuk saling bertukar data, informasi, serta kebijakan guna memastikan program dapat berjalan optimal.
“Kami akan terus mengawal dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga program Kementerian ESDM benar-benar memberikan manfaat bagi daerah,” tegas perwakilan Komite II DPD RI.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program prioritas Kementerian ESDM tahun 2025 dapat berjalan efektif, meningkatkan ketahanan energi nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis energi berkelanjutan.