Selama puluhan tahun, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dikenal sebagai “pengatur permainan” harga minyak dunia. Sejak 1960-an, kartel ini mengelola pasokan agar harga tetap tinggi dan tanpa disadari, kebijakan tersebut turut menekan emisi global.
Analisis terbaru menunjukkan strategi OPEC mencegah sekitar 67 miliar ton emisi CO2 sepanjang 1971–2021 setara konsumsi minyak dunia selama tiga tahun.
Kini, muncul gagasan serupa untuk batu bara.
Australia dan Indonesia dua raksasa ekspor batu bara termal dunia menguasai sekitar dua pertiga perdagangan global jalur laut. Indonesia sendiri pada 2024 menguasai hampir setengah ekspor global, sementara Australia sekitar 20 persen.
Para peneliti mengusulkan, jika kedua negara ini bersama-sama menghentikan izin tambang baru, maka pasokan masa depan akan menyusut secara bertahap. Dampaknya? Harga naik, emisi turun, dan energi terbarukan makin kompetitif.
Tak hanya soal lingkungan. Studi tersebut menyebut pembatasan izin tambang baru justru bisa menguntungkan anggaran negara, meningkatkan royalti daerah, dan menjaga stabilitas lapangan kerja tambang.
Harga batu bara yang lebih tinggi dinilai dapat mempercepat transisi energi di negara-negara importir besar seperti Jepang dan Korea Selatan, yang sudah berkomitmen mengurangi emisi dan bahkan bersedia membayar “premi hijau”.
Jika Australia, Indonesia, Afrika Selatan, dan Kolombia bergabung, mereka akan menguasai sekitar 80 persen ekspor batu bara laut dunia cukup kuat untuk membentuk semacam “Organisasi untuk Transisi Batu Bara”.
Alih-alih menutup tambang secara mendadak, pendekatan ini dianggap lebih realistis: cukup hentikan tambang baru. Strategi ini dinilai sebagai jalan tengah antara kepentingan ekonomi dan komitmen iklim global.
