
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pemerataan akses energi di seluruh pelosok negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara langsung menegaskan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Kampung Berber, Distrik Bonggo Barat, Kabupaten Sarmi, Papua, Jumat (4/7/2025).
Dalam kunjungannya, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan menuntaskan sambungan listrik bagi 300 rumah yang hingga kini masih gelap gulita. Target ambisius itu akan direalisasikan dalam waktu dekat, tanpa mengandalkan dana dari PLN.
“Yang 300 rumah diselesaikan tahun ini juga. Jangan pakai dana PLN, pakai dana ESDM. Jadi Pak Bupati dan rakyat, Insya Allah, 2025 ini clear, biar selesai,” ujar Bahlil di hadapan warga dan aparat daerah.
Empat Kampung Sudah Menyala, Pemerintah Tak Ingin Ada Wilayah Tertinggal
Bahlil juga meresmikan pembangunan listrik desa (lisdes) di empat kampung di Kabupaten Sarmi. Kampung Berber kini telah dialiri listrik selama 24 jam penuh berkat pembangunan jaringan distribusi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 2,35 km, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 1,44 km, dan Gardu Distribusi berkapasitas 50 kVA. Sebanyak 19 rumah tangga telah menikmati akses listrik secara penuh.
Sementara itu, tiga kampung lainnya sudah mendapat pasokan listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yakni:
- Kampung Samanente: PLTS 40 kWp, melistriki 60 rumah tangga.
- Kampung Konderjan: PLTS 20 kWp, melistriki 30 rumah tangga.
- Kampung Nisro: PLTS 40 kWp, disiapkan untuk 15 rumah tangga.
Elektrifikasi Desa Butuh Rp50 Triliun, untuk Energi dan Keadilan Sosial
Menurut data Kementerian ESDM, program elektrifikasi desa secara nasional akan memerlukan anggaran sekitar Rp50 triliun dalam lima tahun ke depan. Dana ini akan digunakan untuk pengembangan jaringan listrik perdesaan, peningkatan jam nyala listrik menjadi 24 jam, serta mendanai program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat tidak mampu.
Upaya ini merupakan bagian dari misi besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan “Asta Cita”, salah satunya dalam aspek ketahanan energi nasional. Pemerataan akses listrik dianggap bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga langkah strategis untuk membuka akses ekonomi, menciptakan keadilan sosial, dan memperkuat kemandirian desa.
“Listrik bukan hanya soal nyala lampu, tapi soal hidup yang lebih adil dan sejahtera,” tegas Bahlil.
Dengan target ambisius dan langkah konkret yang telah dimulai di Papua, pemerintah berharap tak ada lagi anak-anak yang belajar di bawah temaram lampu pelita dan tak ada desa yang tertinggal dalam arus pembangunan nasional.