Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi membuka Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa (24/6). Dalam kapasitasnya mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, Bahlil menyampaikan berbagai pandangan strategis terkait tantangan global dan arah kebijakan nasional ke depan.
Dalam sambutannya, Bahlil menyoroti ketidakpastian global yang kian sulit diprediksi akibat dinamika geopolitik dunia yang terus bergerak dalam tempo sangat cepat. Kondisi tersebut, menurutnya, telah berdampak langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan mempersulit transisi energi.
“Dunia hari ini tidak lagi sama seperti satu dekade lalu. Negara-negara kini lebih fokus pada kepentingan nasional masing-masing, dan ini menyebabkan koreksi pada pertumbuhan ekonomi global,” ujar Bahlil.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa transformasi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT) kini menjadi keharusan, bukan pilihan. Untuk itu, Indonesia harus pandai memetakan keunggulan komparatif serta mengoptimalkan sumber daya alam sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional, terutama di sektor energi.
Kerja Sama Bebas Aktif dan Hilirisasi sebagai Pilar Ekonomi
Bahlil juga menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam menjalin kerja sama internasional. Ia menyatakan bahwa Indonesia tidak berpihak pada blok tertentu, tetapi akan memilih mitra berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
“Kita bukan negara yang berpihak ke A atau B. Kita hanya akan menjalin kerja sama jika itu mendatangkan manfaat bersama dan memperkuat ketahanan energi kita,” jelasnya.
Dalam forum strategis ini, Bahlil menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo menjadikan hilirisasi sebagai poros utama transformasi ekonomi nasional. Pemerintah mendorong pergeseran dari ekonomi konsumsi menuju ekonomi produksi berbasis nilai tambah di dalam negeri.
“Kita tidak bisa mengandalkan ekonomi berbasis ekspor bahan mentah. Negara yang industrinya maju pasti melibatkan peran aktif negara dalam prosesnya,” tegasnya.
Langkah Konkret Pemerintah
Untuk memastikan hilirisasi berjalan efektif, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah struktural. Di antaranya adalah:
- Pembentukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, sebagai bentuk penguatan kelembagaan;
- Pembentukan Satgas Hilirisasi, guna mengatur tata kelola dan koordinasi lintas sektor;
- Pendirian Danantara, lembaga pembiayaan nasional yang difokuskan mendukung proyek-proyek hilirisasi strategis.
Melalui strategi menyeluruh ini, pemerintah berharap Indonesia bisa memperkuat kedaulatan ekonomi dan energi, sekaligus menjawab tantangan global yang semakin kompleks.
Jakarta Geopolitical Forum tahun ini menjadi ruang strategis dalam mempertemukan pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk merumuskan langkah konkret menjawab dinamika global. Forum ini diharapkan menghasilkan solusi dan pemikiran inovatif untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tangguh, mandiri, dan berdaulat di tengah perubahan dunia.
