Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai berdampak pada sektor energi global. Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi nasional.
Hal ini dibahas dalam Sidang Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ke-1 Tahun 2026 yang dipimpin langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian DEN Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3).
Rapat tersebut digelar menyusul meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, yang berujung pada penutupan jalur strategis Selat Hormuz.
Selat yang menjadi salah satu jalur distribusi minyak terpenting di dunia itu diketahui dilalui sekitar 20,1 juta barel minyak per hari, atau hampir 20 persen dari pasokan minyak global. Penutupan jalur ini berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia sekaligus memicu lonjakan harga minyak internasional.
Presiden Prabowo Subianto pun langsung memberikan arahan kepada Kementerian ESDM agar memastikan pasokan energi dalam negeri tetap aman dan tidak terjadi kelangkaan.
Menurut Bahlil, pemerintah diminta melakukan perhitungan matang terhadap berbagai skenario agar layanan energi kepada masyarakat tetap terjaga.
Ia menjelaskan, sekitar 19 persen pasokan minyak mentah Indonesia selama ini berasal dari negara-negara Timur Tengah dan sebagian pengirimannya melewati Selat Hormuz. Jumlah tersebut setara dengan 25,36 juta barel minyak.
Sementara sisanya berasal dari berbagai negara lain seperti Angola, Amerika Serikat, dan Brasil, yang jalur distribusinya tidak melalui Selat Hormuz.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan, pemerintah kini mulai mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari Timur Tengah ke negara lain yang dinilai lebih aman dari sisi jalur distribusi.
Salah satu sumber alternatif yang dipertimbangkan adalah Amerika Serikat, guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi.
Bahlil juga menegaskan bahwa untuk impor bahan bakar minyak (BBM) saat ini relatif aman karena sebagian besar pasokannya berasal dari negara-negara di luar Timur Tengah, termasuk kawasan Asia Tenggara.
Sementara itu, untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang kebutuhan nasionalnya masih sangat bergantung pada impor, pemerintah juga mulai melakukan diversifikasi sumber pasokan.
Saat ini Indonesia mengimpor sekitar 7,3 hingga 7,8 juta ton LPG setiap tahun, dan sebagian besar pasokan ke depan akan diarahkan berasal dari Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.
Pengalihan sumber impor energi tersebut menjadi salah satu rekomendasi penting dalam Sidang Anggota DEN kali ini.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya mengoptimalkan sumber energi domestik, termasuk memperluas pemanfaatan energi alternatif seperti yang telah berhasil dilakukan melalui program biodiesel nasional.
Sidang Anggota DEN turut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Selain unsur pemerintah, rapat juga dihadiri oleh delapan anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan.
Sidang ini menjadi bagian dari mekanisme kerja Dewan Energi Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008, yang mengatur bahwa sidang anggota DEN dilaksanakan secara berkala untuk merumuskan kebijakan strategis di sektor energi.
Keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam sidang tersebut diharapkan menjadi langkah cepat pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
