Pemerintah terus menggenjot sektor hulu minyak dan gas (migas) demi mencapai target lifting nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas yang saat ini masih tersendat. Langkah ini dilakukan guna mendukung target lifting minyak dalam APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari.
“Kita semua tahu bahwa salah satu program prioritas dalam Asta Cita Bapak Presiden yaitu adalah kedaulatan energi. Sudah barang tentu ini bukan hanya menjadi slogan, tapi ini merupakan cita-cita mulia dari negara yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil dalam sambutannya di acara CEO Forum 2025 yang digelar di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (30/7).
Dalam forum strategis itu, Bahlil menyoroti masih rendahnya pemanfaatan potensi migas nasional. Dari 128 cekungan migas yang ada, hanya 20 yang telah berproduksi. Ia menyebut, masih banyak wilayah kerja (WK) yang telah memiliki Plan of Development (PoD) namun belum beroperasi secara optimal.
Langkah Cepat dan Terukur
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil menegaskan bahwa dirinya akan turun langsung untuk mengurai hambatan dan mempercepat proses perizinan. Ia bahkan tak segan untuk mengambil langkah-langkah tegas jika proyek yang telah mengantongi izin masih mangkrak.
“Saya akan turun membantu Bapak Ibu semua untuk proses perizinan. Tapi saya mohon bagi yang sudah selesai izinnya, dan atau yang tidak ada persoalan lagi, tolong segera jalan. Kalau tidak maka kami akan melakukan langkah-langkah yang terukur. Sudah barang tentu by regulasi,” tegasnya.
Selain mempercepat perizinan, Bahlil juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan KKKS untuk menemukan terobosan baru dalam peningkatan lifting, termasuk menyelesaikan berbagai hambatan teknis dan administratif.
Berdayakan Masyarakat, Terapkan Tata Kelola Baik
Menteri ESDM juga meminta agar KKKS tak melupakan aspek sosial dari aktivitas eksplorasi dan produksi migas. Pemberdayaan masyarakat sekitar menjadi salah satu hal yang ditekankan Bahlil, agar kekayaan sumber daya alam membawa manfaat nyata bagi daerah.
“Pembinaan dan pemberian kesempatan bagi masyarakat setempat menjadi krusial agar keberadaan kekayaan migas di daerah memberikan dampak positif,” ujarnya.
Terkait kebijakan fiskal, Bahlil memastikan bahwa skema gross split maupun cost recovery kini tidak lagi menjadi persoalan karena Internal Rate of Return (IRR) sudah dirancang agar tetap ekonomis dan menarik bagi investor.
Piagam SIAP Selamat: Komitmen Industri Hulu Migas
Dalam forum yang dihadiri para pimpinan tertinggi KKKS ini, para pelaku industri juga menegaskan kembali komitmen mereka terhadap pencapaian target lifting 2025. Penandatanganan Piagam SIAP Selamat menjadi simbol penting bahwa KKKS bertekad menjalankan operasional hulu migas dengan standar keselamatan tinggi serta prinsip tata kelola yang baik.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap upaya mewujudkan kedaulatan energi nasional bukan sekadar wacana, melainkan benar-benar menjadi fondasi kuat bagi pembangunan energi yang berkelanjutan.
